Prabowo Ingin Semua Petugas Haji dari TNI-Polri, DPR Ungkap Alasan Disiplin dan Ketangguhan Fisik

Presiden Prabowo Subianto ingin petugas haji didominasi TNI-Polri. DPR menilai faktor disiplin dan kesiapan fisik jadi pertimbangan utama.

 

Foto Jemaah Haji Indonesia 2025 (dok/antara)

Jakarta, Lontara Today - Pelaksanaan ibadah haji ke depan berpotensi mengalami perubahan signifikan dalam komposisi petugas penyelenggara. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) didominasi, bahkan seluruhnya, berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 

Hal tersebut disampaikan Wachid saat memberikan arahan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan PPIH Arab Saudi menjelang musim haji 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 11 Januari 2026. Menurut dia, keinginan Presiden dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kedisiplinan, ketangguhan fisik, serta kesiapan mental petugas dalam menghadapi tantangan berat selama penyelenggaraan ibadah haji, khususnya di Arab Saudi.

“Yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Menteri, sebenarnya Bapak Presiden mengharapkan petugas haji ini adalah semua dari unsur TNI dan Polri,” kata Wachid, dilansir dari Tempo.co.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, ibadah haji menuntut kesiapan fisik dan mental yang tinggi, terutama pada fase puncak pelaksanaan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Kondisi cuaca ekstrem yang kerap terjadi di Arab Saudi saat musim panas dinilai membutuhkan petugas yang memiliki daya tahan fisik, disiplin, serta pengalaman menghadapi situasi lapangan yang berat.

Atas dasar itu, Wachid menyebutkan bahwa pada musim haji 2026 jumlah personel TNI dan Polri yang dilibatkan sebagai petugas akan ditingkatkan. Bahkan, jumlahnya disebut berpotensi mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya untuk penugasan di kawasan Armuzna yang menjadi titik krusial dalam rangkaian ibadah haji.

Meski demikian, Wachid menyampaikan bahwa keterlibatan unsur masyarakat tetap menjadi perhatian. Ia mengungkapkan Wakil Menteri Haji dan Umrah telah menyampaikan pertimbangan kepada Presiden agar unsur masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) tetap dilibatkan dalam kepetugasan haji. Pertimbangan tersebut, kata dia, telah diterima.

“Alhamdulillah bisa diterima dan sekarang ini banyak ormas-ormas yang masuk di dalam petugas haji,” ujar Wachid.

Baca Juga: Menkes Ingatkan Perempuan: "Jangan Pilih Cowok Perokok" Ini Alasannya

Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur, baik TNI-Polri maupun masyarakat sipil, diharapkan dapat saling melengkapi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Terlebih, karakteristik jemaah yang beragam, termasuk jemaah lanjut usia (lansia), memerlukan pendekatan pelayanan yang komprehensif di lapangan.

Dalam arahannya, Wachid juga menekankan pentingnya profesionalisme petugas haji. Ia mengingatkan agar setiap petugas menjalankan tugas secara penuh dan tidak menyalahgunakan kewenangan, termasuk tidak meninggalkan tanggung jawab ketika jemaah membutuhkan bantuan.

Ia menegaskan bahwa Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan kembali diterjunkan ke Arab Saudi untuk melakukan pemantauan langsung terhadap kinerja petugas selama penyelenggaraan ibadah haji. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan jemaah mendapatkan haknya secara optimal.

“Kesuksesan Menteri Haji itu ada di tangan kalian semua,” kata Wachid.

Ia meminta para petugas benar-benar menjalankan amanah, terutama dalam sektor-sektor krusial seperti pelayanan transportasi bus shalawat, penyediaan katering jemaah, serta pendampingan bagi jemaah lansia. Wachid menutup arahannya dengan menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji 2026 harus berlangsung lebih disiplin dan ramah lansia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait kebijakan final komposisi petugas haji 2026. Namun, wacana dominasi unsur TNI dan Polri tersebut menandai upaya pemerintah untuk memperkuat aspek disiplin dan kesiapan petugas dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

Jurnalis & Pengelola Lontara Today...

Anda mungkin menyukai postingan ini