Wacana Pemekaran Gowa Muncul, DPRD Usul Dataran Tinggi Jadi Kabupaten Gowa Tenggara

Wasita Malino (dok/Diskominfo Gowa)

Gowa, Lontara Today - Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Gowa kembali mencuat. Kali ini, usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) khusus wilayah dataran tinggi mengemuka dengan nama Kabupaten Gowa Tenggara atau Gowa Raya.

Wacana tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Gowa, Yusuf Harun, pada Sabtu (10/1/2026). Ia menilai, ketimpangan pembangunan antara wilayah dataran rendah dan dataran tinggi di Kabupaten Gowa semakin terlihat dan memerlukan solusi konkret dari pemerintah daerah.

“Untuk wilayah dataran tinggi ini, kecenderungannya memang terjadi kesenjangan pembangunan dengan dataran rendah yang tidak merata. Padahal, populasi penduduk di dataran tinggi itu cukup besar dan akses untuk sektor pertanian juga luar biasa potensinya,” ujar Yusuf, dikutip dari Harian Fajar.

Menurut Yusuf, persoalan infrastruktur menjadi masalah mendasar yang hingga kini belum dapat dimaksimalkan. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di wilayah dataran tinggi.

“Kalau infrastruktur tidak maksimal, yang rugi tentu masyarakat. Kasihan mereka. Oleh karena itu, kalau untuk wilayah dataran tinggi tidak ada kepedulian dari pemerintah daerah, maka wajar jika masyarakat merasa dianaktirikan,” tegasnya.

Baca Juga: 

Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Jadi Tersangka, Ketua GP Ansor Luwu: Kami Tetap Bersama Gus Yaqut

Warga Bulukumba Tewas Ditikam Anak Tiri, Diduga Dipicu Permintaan Sepeda Motor

Ia menilai pemekaran wilayah dapat menjadi salah satu opsi untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan pelayanan publik. Yusuf menyebut, pembentukan Kabupaten Gowa Raya atau Gowa Tenggara layak dipertimbangkan, meski tetap harus melalui kajian yang mendalam.

“Memang tidak semua daerah yang melakukan pemekaran itu hasilnya bagus. Tapi kita juga harus melihat potensi sumber daya alam di dataran tinggi Gowa ini luar biasa,” katanya.

Selain sektor pertanian, Yusuf juga menyoroti potensi pertambangan yang mulai muncul di wilayah dataran tinggi. Meski pengelolaannya belum maksimal, ia menilai keterlibatan pemerintah daerah ke depan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

“Kalau pemerintah daerah ikut campur dan mengelola dengan baik, itu bisa menjadi sumber PAD, bukan hanya bergantung pada hasil pertanian,” jelasnya.

Lebih jauh, Yusuf membandingkan karakteristik wilayah dataran tinggi Gowa dengan beberapa daerah di Pulau Jawa yang berhasil berkembang setelah pemekaran, seperti Bandung Barat. Ia juga menyinggung keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan yang kerap viral di media sosial.

“Keluhan masyarakat sudah banyak. Jalan rusak, akses sulit, sampai ditanami pohon pisang. Itu semua karena wilayah Kabupaten Gowa terlalu luas untuk dijangkau secara maksimal dalam progres pembangunan,” ungkapnya.

Karena itu, Yusuf menegaskan pemekaran wilayah dataran tinggi agar dapat mengurus rumah tangganya sendiri patut dipertimbangkan secara serius sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Gowa.