Ini Daftar Kabupaten dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi di Sulsel, Pangkep Peringkat Pertama

Persentase Tinggi Tidak Selalu Berarti Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak

Data BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin merupakan dua indikator yang berbeda.

Persentase menggambarkan seberapa besar proporsi penduduk miskin dibandingkan total penduduk di suatu daerah. Sementara itu, jumlah penduduk miskin menunjukkan banyaknya warga yang berada di bawah garis kemiskinan secara absolut.

Perbedaan tersebut terlihat jelas pada Kabupaten Pangkep dan Kota Makassar. Pangkep memiliki persentase kemiskinan tertinggi di Sulawesi Selatan, namun jumlah penduduk miskinnya sekitar 42,94 ribu jiwa.

Di sisi lain, Kota Makassar justru mencatat persentase kemiskinan paling rendah, yakni 4,97 persen. Namun karena jumlah penduduknya jauh lebih besar dibandingkan daerah lain, jumlah penduduk miskin secara absolut mencapai sekitar 79,53 ribu jiwa, tertinggi di Sulawesi Selatan.

Apa yang Dimaksud Penduduk Miskin Menurut BPS?

Dalam menghitung tingkat kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan Basic Needs Approach atau pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Garis Kemiskinan terdiri atas dua komponen utama, yaitu Garis Kemiskinan Makanan yang dihitung berdasarkan kebutuhan minimal 2.100 kilokalori per kapita per hari, serta Garis Kemiskinan Bukan Makanan yang mencakup kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sandang.

Pendekatan tersebut menjadikan angka kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan yang digunakan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Menjadi Bahan Evaluasi Pembangunan

Perbedaan tingkat kemiskinan antarwilayah menunjukkan bahwa tantangan pembangunan di Sulawesi Selatan masih beragam.

Daerah-daerah dengan persentase kemiskinan di atas rata-rata provinsi membutuhkan perhatian lebih melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan sektor ekonomi lokal yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Di sisi lain, daerah dengan persentase rendah tetap menghadapi tantangan tersendiri karena jumlah penduduk miskin secara absolut masih dapat tergolong besar.

Karena itu, data kemiskinan tidak seharusnya dipahami sebagai alat untuk menghakimi suatu daerah, melainkan menjadi dasar evaluasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.