Ricuh di DPRD Luwu Utara, Pembawa Aspirasi Dugaan BBM Subsidi Diduga Dikeroyok

Foto: Luka lecet pada bagian leher dan punggung korban usai diduga menjadi korban pengeroyokan. (dok/ist)

Luwu Timur, Lontara Today - Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Luwu Utara berujung ricuh. Seorang pembawa aspirasi dari Aliansi Masyarakat Peduli Energi dilaporkan menjadi korban dugaan pengeroyokan di area ruang Komisi DPRD Luwu Utara, Senin (11/5/2026).

Rapat tersebut digelar untuk membahas dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang selama ini menjadi sorotan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Forum turut menghadirkan sejumlah pihak, mulai dari unsur kepolisian, pengelola SPBU se-Kabupaten Luwu Utara, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM (KP2KUKM), Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, pihak Pertamina Patra Niaga, hingga perwakilan Depot Pertamina Karang-karangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, jalannya rapat pada awalnya berlangsung dalam situasi aman dan kondusif. Para peserta forum disebut mengikuti pembahasan mengenai distribusi dan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi secara terbuka.

Namun situasi berubah ketika rapat diskors sementara sekitar 15 menit setelah dimulai. Skorsing dilakukan untuk memberi kesempatan kepada peserta menjalankan salat Ashar.

Di tengah masa jeda itulah dugaan tindak kekerasan disebut terjadi.

Menurut keterangan dari pihak Aliansi Masyarakat Peduli Energi, salah seorang perwakilan mereka diduga terlebih dahulu mengalami pemukulan di bagian mata oleh seorang pria bernama Wandi bersama beberapa orang lainnya. Mereka diduga merupakan pihak yang berkaitan dengan SPBU yang sebelumnya disorot dalam pembahasan dugaan penimbunan BBM subsidi.

Baca Juga: Diduga Terjadi Pengeroyokan di Samata Gowa, Tiga Orang Dilaporkan Luka-Luka

Insiden tersebut kemudian berkembang menjadi dugaan aksi pengeroyokan terhadap Jenderal Lapangan Aliansi Masyarakat Peduli Energi, Reski Halim.

Akibat kejadian itu, korban dilaporkan mengalami sejumlah luka fisik di beberapa bagian tubuh. Kepala bagian kanan korban disebut mengalami pembengkakan, paha kanan mengalami memar, sementara tangan korban mengalami keseleo hingga sulit digerakkan.

Korban kemudian menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari proses penanganan perkara. Selain itu, laporan resmi juga telah diajukan ke Polres Luwu Utara guna ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Pihak Aliansi Masyarakat Peduli Energi mengecam keras insiden tersebut. Mereka mempertanyakan sistem pengamanan di lingkungan DPRD Luwu Utara, mengingat kejadian berlangsung di area yang semestinya menjadi ruang aman untuk penyampaian aspirasi publik.

“Bagaimana bisa ruang penyampaian aspirasi rakyat justru menjadi tempat pengeroyokan? Kami datang membawa aspirasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, tetapi malah dipukuli di dalam kantor DPRD,” ujar perwakilan aliansi.

Pernyataan itu mencerminkan kekecewaan pihak aliansi terhadap situasi yang terjadi di tengah forum resmi pemerintahan yang semestinya berlangsung tertib dan aman.

Baca Juga: Makassar ditetapkan Darurat Geng Motor, 300 Personel Polisi Dikerahkan Patroli hingga Pagi

Aliansi juga mendesak DPRD Luwu Utara serta aparat kepolisian agar memberikan perhatian serius terhadap peristiwa tersebut. Mereka meminta para pihak yang diduga terlibat segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain penegakan hukum, mereka menilai penting adanya evaluasi terhadap pengamanan dalam forum-forum resmi yang melibatkan masyarakat, terlebih ketika membahas isu sensitif yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Kasus ini juga memunculkan perhatian lebih luas terkait jaminan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi, khususnya di ruang-ruang pemerintahan.

RDP mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi sendiri sebelumnya menjadi perhatian karena menyangkut distribusi bahan bakar bersubsidi yang berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk sektor pertanian, perikanan, dan pelaku usaha kecil di Kabupaten Luwu Utara.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak DPRD Luwu Utara maupun kepolisian terkait kronologi lengkap insiden, identitas seluruh pihak yang diduga terlibat, serta perkembangan proses hukum atas laporan yang telah diajukan korban.