 |
| Foto Situasi Demonstrasi oleh Nakes di Depan Kantor Bupati Takalar dan Tangkapan layar pesan intimidasi. (dok/harianfajar) |
Takalar, Lontara Today - Polemik tuntutan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh tenaga kesehatan (nakes) honorer di Kabupaten Takalar kian memanas. Setelah ratusan nakes menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Takalar, kini muncul dugaan intimidasi terhadap nakes RSUD Padjonga yang ikut atau berencana mengikuti aksi tersebut.
Sebelumnya, ratusan nakes honorer di Takalar mendatangi Kantor Bupati untuk menyuarakan aspirasi mereka agar diangkat menjadi PPPK. Aksi ini dipicu oleh ketidakjelasan masa depan para nakes non-ASN yang sebagian telah mengabdi selama puluhan tahun.
Dilansir dari Harian Fajar, aksi tersebut berlangsung damai namun penuh tekanan emosional dari para tenaga kesehatan yang merasa haknya diabaikan pemerintah daerah.
Namun pasca aksi, situasi justru memunculkan kekhawatiran baru. Sejumlah pesan WhatsApp yang beredar dan dibagikan di media sosial memperlihatkan adanya ancaman kepada nakes RSUD Padjonga Takalar agar tidak terlibat dalam aksi demonstrasi lanjutan.
Dalam salah satu pesan yang beredar, tertulis: “Tabe rekan-rekan KARU tolong kita sampaikan di grup masing-masing untuk mengkoordinir seluruh anggota, jangan sampai ikut aksi demonstrasi yang rencana besok di kantor bupati karena nama-nama yang ikut demo akan dicatat dan akan berurusan langsung dengan manajemen RS.”
Pesan lain juga menegaskan hal serupa: “Mohon diingatkan Non ASN yang mau mogok besok, berurusan dengan manajemen.”
Pesan-pesan tersebut memicu kecemasan di kalangan tenaga kesehatan, khususnya nakes non-ASN, yang merasa posisi mereka semakin rentan. Beberapa di antaranya mengaku tertekan dan takut kehilangan pekerjaan jika tetap menyuarakan haknya.
Padahal, menurut para nakes, tuntutan pengangkatan PPPK bukanlah hal baru. Mereka menilai selama bertahun-tahun pengabdian, pihak rumah sakit maupun pemerintah daerah belum menunjukkan kepastian terhadap masa depan tenaga kesehatan honorer.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen RSUD Padjonga maupun Pemerintah Kabupaten Takalar terkait dugaan ancaman tersebut. Publik kini menanti klarifikasi dan langkah tegas agar hak menyampaikan pendapat para tenaga kesehatan tidak dibungkam oleh tekanan struktural.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan ketenagakerjaan di sektor kesehatan, sekaligus menjadi ujian komitmen pemerintah daerah dalam melindungi tenaga kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan publik.
