Kapolda Sulsel Soroti Dugaan Kepentingan Politik di Balik Maraknya Geng Motor di Makassar

Makassar, Lontara Today -  Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, Irjen Pol Djauhandhani Rahardjo Puro, menyoroti dugaan adanya kepentingan politik di balik maraknya aksi geng motor dan kejahatan jalanan yang belakangan meresahkan warga Kota Makassar.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolda Sulsel di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus kriminal jalanan, mulai dari aksi geng motor, penyerangan menggunakan senjata tajam, hingga dugaan begal yang dinilai mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dilansir dari IDN Times, Djauhandhani menyebut pihaknya menemukan indikasi awal yang mengarah pada kemungkinan adanya kelompok atau organisasi masyarakat (ormas) tertentu yang diduga memiliki kepentingan politik di balik situasi keamanan yang dinilai tidak kondusif tersebut.

Meski demikian, polisi menegaskan bahwa informasi tersebut masih berada pada tahap pendalaman dan belum menjadi kesimpulan akhir.

Kapolda Sulsel menjelaskan, dugaan tersebut muncul dari hasil analisis intelijen yang dilakukan aparat kepolisian terhadap dinamika keamanan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar.

Menurutnya, maraknya aksi kriminal jalanan dalam beberapa waktu terakhir tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindak kejahatan biasa tanpa melihat kemungkinan adanya pola atau kepentingan tertentu di belakangnya.

Dalam konferensi pers terkait aksi kejahatan jalanan di Mapolrestabes Makassar pada Rabu (27/5/2026), Djauhandhani menyampaikan bahwa kepolisian akan mendalami lebih lanjut informasi tersebut.

“Saya sampaikan, ada beberapa kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan politik tertentu, kami akan mendalami itu,” kata Djauhandhani dalam konferensi pers terkait aksi kejahatan jalanan di Mapolrestabes Makassar.

Pernyataan itu langsung menjadi perhatian publik, mengingat isu keamanan di Makassar beberapa waktu terakhir memang menjadi sorotan setelah sejumlah kasus kriminal jalanan viral di media sosial dan memicu keresahan warga.

Meski belum menjelaskan secara rinci kelompok atau bentuk dugaan kepentingan politik yang dimaksud, Kapolda menegaskan bahwa aparat tidak akan tinggal diam apabila ditemukan pihak-pihak yang sengaja menciptakan situasi tidak aman di wilayah Sulawesi Selatan.

Sebagai langkah antisipasi, Djauhandhani mengaku telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di wilayah hukum Polda Sulsel untuk melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti mengganggu keamanan masyarakat.

Instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh kapolres agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kamtibmas, termasuk jika ditemukan indikasi adanya kelompok tertentu yang mencoba menciptakan ketidakstabilan.

“Saya sampaikan kepada kapolres jajaran Polda Sulsel, manakala hal itu ditemukan dan membuat situasi tidak kondusif di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, saya perintahkan cuma satu, gebuk. Tangkap dan lakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Meski menggunakan istilah “gebuk”, Kapolda menegaskan bahwa yang dimaksud adalah tindakan penegakan hukum secara tegas sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Djauhandhani, peringatan ini juga menjadi sinyal kepada seluruh pihak bahwa kepolisian tidak akan memberikan ruang terhadap tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan daerah.

“Ini adalah sebuah warning. Kami tidak akan segan-segan melakukan upaya penegakan hukum. Gebuk artinya penegakan hukum,” ucapnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons atas meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap aksi kriminal jalanan yang dinilai semakin berani dan kerap terjadi di ruang publik.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menegaskan bahwa dugaan adanya kepentingan politik di balik maraknya geng motor masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.

Didik meminta publik tidak buru-buru menarik kesimpulan karena aparat masih mengumpulkan informasi dan melakukan analisis lanjutan.

Menurutnya, penyelidikan intelijen baru sebatas menemukan kemungkinan adanya potensi gangguan keamanan dari kelompok tertentu.

"Bukan berarti sudah ada, tetapi penyelidikan intelijen memprediksi kemungkinan adanya potensi gangguan keamanan dari kelompok tertentu. Tapi kami sudah antisipasi dan mudah-mudahan tidak terjadi," ungkapnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepolisian masih bersikap hati-hati dalam menyikapi isu tersebut, sambil tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika keamanan di lapangan.

Saat ditanya apakah dugaan gerakan politik itu berkaitan dengan maraknya pemutaran film Pesta Babi atau bahkan mengarah pada isu makar, Didik belum memberikan kesimpulan.

Ia menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan pihak kepolisian belum ingin berspekulasi.

“Itu masih kami cek kembali apakah ada kaitannya atau tidak, karena pemutaran film ‘Pesta Babi’ sifatnya isu nasional. Sementara kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, nanti akan kami sampaikan perkembangannya,” pungkasnya.

Dalam beberapa bulan terakhir, isu keamanan di Kota Makassar memang menjadi perhatian serius masyarakat. Berbagai laporan mengenai aksi geng motor, penyerangan kelompok remaja, hingga tindak kriminal jalanan kerap muncul dan memicu kekhawatiran warga.

Kondisi tersebut juga membuat aparat keamanan meningkatkan patroli serta pengawasan di sejumlah titik yang dinilai rawan terjadi gangguan kamtibmas.

Meski dugaan keterlibatan kepentingan politik masih terus didalami, masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Di sisi lain, publik juga berharap aparat dapat menindak tegas pelaku kriminal jalanan sekaligus membuka secara transparan perkembangan penyelidikan yang tengah dilakukan.