Sutradara Film Pesta Babi Pertanyakan TNI Bubarkan Diskusi: Kenapa Bukan Polisi?

 

Foto: Poster Film Pesta Babi

Ternate, Lontara Today - Pembubaran paksa kegiatan nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di Kota Ternate, Maluku Utara, memicu sorotan dari berbagai pihak. Sutradara film tersebut, Dandhy Dwi Laksono, mempertanyakan alasan sekaligus kewenangan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam penghentian kegiatan itu.

Kegiatan pemutaran dan diskusi film Pesta Babi diketahui dibubarkan oleh prajurit Komando Distrik Militer (Kodim) 1501/Ternate pada Jumat, 8 Mei 2026. Tindakan tersebut menuai perhatian karena dinilai menyentuh ruang kebebasan berekspresi masyarakat sipil.

Dandhy menilai alasan yang disampaikan aparat Kodim 1501/Ternate tidak memiliki dasar logika yang kuat. Ia bahkan menyebut argumentasi yang digunakan terkesan dibuat-buat untuk melegitimasi pembubaran acara.

Menurut Dandhy, apabila terdapat anggapan bahwa pemutaran film itu berpotensi menciptakan kegaduhan atau situasi tidak kondusif, maka penanganan semestinya dilakukan oleh aparat kepolisian, bukan prajurit TNI.

“Simpel saja, kalau ini dinilai tidak kondusif, serahkan kepada kepolisian, biar mereka yang menangani,” ujar dia dinukil dari tempo.co

Dandhy juga mempertanyakan klaim yang disampaikan pihak Kodim terkait adanya penilaian publik di media sosial yang menyebut film Pesta Babi bersifat provokatif. Menurutnya, tudingan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka.

“Bisa ditunjukkan seperti apa provokatifnya,” ucap Dhandy.

Baca Juga: Pemuda di Makassar Mengaku Diperas Oknum Polisi Polda Sulsel dan Polres Barru

Pembubaran kegiatan tersebut sebelumnya dibenarkan oleh Komandan Kodim 1501/Ternate, Letnan Kolonel Jani Setiadi. Ia menyampaikan bahwa tindakan itu dilakukan berdasarkan diskursus publik dan adanya aduan di media sosial yang menganggap film dokumenter tersebut mengandung unsur provokatif.

“Ini bukan pendapat pribadi saya. Jika tidak percaya, saya akan tunjukkan banyak sifat provokatiif menurut masyarakat, menurut di media sosial,” kata Jani di Ternate, Jumat.

Penjelasan itu kemudian memunculkan respons dari kalangan organisasi pers dan pegiat kebebasan berekspresi di daerah. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate, Yunita Kaunar, menilai tindakan pembubaran oleh aparat TNI menjadi bentuk intimidasi terhadap ruang demokrasi masyarakat sipil.

Menurut Yunita, keberadaan personel militer sejak awal acara berlangsung telah menciptakan ketidaknyamanan bagi penyelenggara maupun peserta kegiatan. Ia menyebut tindakan aparat yang mendokumentasikan panitia dan peserta juga memunculkan kekhawatiran tersendiri.

“Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” kata Yunita.

Ia menambahkan, situasi tersebut mengingatkan pada praktik pembungkaman terhadap ruang diskusi publik yang pernah terjadi di masa lalu. Dalam pandangannya, masyarakat sipil memiliki hak untuk mengakses karya seni, film, maupun ruang diskusi selama berlangsung secara damai dan sesuai aturan hukum.

Baca Juga: Oknum Dosen PNUP Diduga Lecehkan Mahasiswi dengan Modus Ujian Perbaikan Nilai

Film dokumenter Pesta Babi sendiri mengangkat persoalan sosial dan lingkungan di Papua. Film ini menggambarkan dampak ekspansi lahan serta industri terhadap keberlangsungan hutan adat, sumber pangan tradisional, hingga kedaulatan masyarakat lokal.

Tema yang diangkat dalam film tersebut berfokus pada perubahan sosial yang dirasakan warga di sejumlah wilayah Papua, khususnya terkait relasi antara pembangunan, lingkungan, dan kehidupan masyarakat adat.

Hingga kini, pembubaran kegiatan nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi di Ternate masih menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak mempertanyakan dasar kewenangan aparat yang terlibat dalam penghentian acara, sementara pihak Kodim 1501/Ternate menyatakan tindakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kekhawatiran publik yang berkembang di media sosial.

Belum ada informasi lanjutan mengenai kemungkinan pelaksanaan ulang kegiatan pemutaran dan diskusi film tersebut di Ternate maupun tindak lanjut resmi dari pihak terkait atas polemik yang muncul.