 |
| Aparat TNI Membubarkan Massa yang membawa Bendera GAM di Aceh |
Aceh, Lontara Today - Anggota DPRK Nagan Raya dari Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA), Teuku Cutman, meminta agar peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Aceh saat ini difokuskan pada percepatan penyaluran bantuan bagi korban banjir yang melanda sejumlah wilayah.
Menurut Cutman, dalam situasi bencana kemanusiaan, prioritas utama seluruh pihak seharusnya adalah penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan kondisi masyarakat terdampak.
“Kehadiran TNI seharusnya menciptakan percepatan penyaluran bantuan, bukan menjadi penghambat di tengah bencana kemanusiaan,” kata Teuku Cutman, Jumat (26/12/2025).
Ia menegaskan bahwa keberadaan aparat negara di wilayah bencana semestinya memberikan dampak positif dan menenangkan masyarakat, bukan justru memunculkan polemik baru yang berpotensi mengganggu proses kemanusiaan.
Cutman juga menyarankan agar aparat memberi ruang kepada masyarakat sipil dan relawan untuk terlebih dahulu menyalurkan bantuan kepada korban banjir. Menurutnya, penanganan persoalan lain di luar aspek kemanusiaan sebaiknya dilakukan setelah kondisi darurat terkendali.
“Silakan biarkan masyarakat menyalurkan bantuan dulu. Setelah itu, barulah persoalan lain diselesaikan secara beradab tanpa kekerasan,” ujarnya, dilansir dari Kilat.com.
Lebih lanjut, Cutman mengingatkan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif di tengah masyarakat Aceh yang saat ini tengah menghadapi musibah. Ia menilai, langkah-langkah yang kurang tepat di lapangan berpotensi memicu ketegangan dan memperburuk situasi.
“Semua pihak harus menciptakan kesejukan, terutama TNI. Jika tidak, kita khawatir akan terjadi gesekan dan pada akhirnya rakyat kembali menjadi korban,” ucapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan publik terhadap tindakan aparat yang melakukan penertiban pengibaran bendera Aceh Merdeka atau Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di sejumlah wilayah. Penertiban dilakukan dengan alasan simbol tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Isu pengibaran bendera Aceh Merdeka kembali memantik perdebatan publik, mengingat Aceh memiliki sejarah panjang konflik bersenjata yang berakhir melalui perjanjian damai Helsinki. Sejumlah kalangan menilai penanganan isu-isu simbolik di Aceh perlu dilakukan secara hati-hati dan persuasif.
Terlebih, saat ini sebagian masyarakat Aceh tengah berjuang menghadapi dampak bencana banjir, sehingga stabilitas sosial dan fokus pada kemanusiaan dinilai menjadi hal yang paling utama.
