 |
| Dokumen rincian bantuan Kementerian Pertanian untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menampilkan daftar barang yang dikirim, termasuk beras, minyak goreng, mie instan, hingga kebutuhan balita. Di sisi lain, Menteri Pertanian bersama jajaran melakukan prosesi pelepasan armada bantuan yang membawa logistik senilai lebih dari Rp73 miliar menuju lokasi terdampak. |
Jakarta, Lontara Today - Ditengah proses pemulihan pascabencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, beredar foto yang memuat rincian bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Foto tersebut menampilkan tabel bantuan bahan pangan dan dana dengan total nilai Rp73.574.750.000.
Dalam tabel itu, tercantum berbagai jenis kebutuhan seperti minyak goreng, beras, obat-obatan, pampers, mie instan, abon, susu, hingga kategori “lainnya” yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Namun, bukan total bantuannya yang menjadi sorotan publik, melainkan harga satuan beberapa barang yang dinilai tidak masuk akal.
Salah satu komentar yang viral datang dari akun Instagram @rio.chandra.r2. Ia menyoroti harga beras yang tertera dalam daftar tersebut. Dengan nilai Rp1.312.450.000 untuk volume 21.874 kilogram, ia menghitung harga per kilogram beras tersebut mencapai sekitar Rp60 ribu.
“Artinya beras 15 kg harganya 900 ribu. Lebih buruk daripada tengkulak. Terakhir saya beli di Sidikalang harga beras 15 kg hanya Rp250 ribu,” tulisnya.
Komentar lain juga mempertanyakan kategori “Lainnya” sebanyak 1.000 dus dengan nilai Rp6,8 miliar, atau setara sekitar Rp6,8 juta per dus.
“Apakah dapat bantuan PS5?” tulis akun @santoiimam88 dengan nada sindiran.
Foto tersebut semakin memicu tanda tanya publik karena nominal yang dianggap tidak sebanding dengan harga pasar saat ini.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan atau klarifikasi resmi dari Kementerian Pertanian terkait rincian dana dan barang dalam dokumen yang beredar tersebut, maupun validitas data yang tercantum di dalamnya.
Masyarakat kini menunggu respons resmi untuk menjawab polemik yang semakin meluas ini, terutama agar tidak menimbulkan spekulasi liar ditengah situasi bencana.
