 |
| Wali Kota Medan, Rico Waas, (Dok/Pemkot Medan) |
Medan, Lontara Today - Pemerintah Kota Medan memutuskan mengembalikan bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras yang sebelumnya dikirim oleh Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir di Kota Medan. Keputusan tersebut diambil setelah Pemkot Medan melakukan pengecekan dan koordinasi terkait regulasi dengan pemerintah pusat.
Wali Kota Medan, Rico Waas, menegaskan bahwa pengembalian bantuan dilakukan bukan tanpa alasan. Menurutnya, pemerintah daerah harus tunduk pada kebijakan nasional terkait penerimaan bantuan asing dalam situasi bencana.
'Intinya adalah kami sudah mengecek regulasi dan mekanisme penyampaian bantuan. Kami berkoordinasi dengan BNPB dan juga Kementerian Pertahanan, dan hasilnya memang bantuan dari pihak asing belum bisa diterima,” ujar Rico, Kamis (18/12/2025).
Rico menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari keputusan pemerintah pusat yang hingga saat ini tidak membuka pintu penerimaan bantuan asing bagi penanganan bencana di dalam negeri. Oleh karena itu, Pemkot Medan memilih mengembalikan bantuan tersebut agar dapat dimanfaatkan kembali oleh pihak pemberi.
"Karena pemerintah pusat belum atau tidak menerima bantuan dari pihak asing, maka bantuan itu kami kembalikan. Untuk Kota Medan, bantuan tersebut belum bisa kami terima,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemkot Medan sempat menerima bantuan dari Pemerintah Uni Emirat Arab berupa 30 ton beras, serta 300 paket bantuan tambahan yang terdiri dari sembako, perlengkapan bayi, dan perlengkapan ibadah. Bantuan tersebut awalnya direncanakan untuk disalurkan kepada warga yang terdampak banjir, mengingat kondisi Kota Medan yang saat itu belum sepenuhnya pulih.
Dalam keterangannya beberapa hari sebelumnya, Rico Waas menyebut bantuan tersebut sebagai bentuk solidaritas internasional atas musibah banjir yang melanda Medan.
"Bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas mendalam dari Pemerintah dan masyarakat Uni Emirat Arab terhadap warga Kota Medan yang terdampak bencana,” ungkapnya.
Meski demikian, Rico menegaskan bahwa pengembalian bantuan tidak mengurangi rasa terima kasih Pemerintah Kota Medan kepada Pemerintah UEA. Ia menilai niat baik tersebut tetap patut diapresiasi, meskipun secara regulasi belum dapat direalisasikan.
"Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas perhatian serta empati yang diberikan. Namun sebagai pemerintah daerah, kami harus mengikuti aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” pungkasnya.
Kebijakan penolakan bantuan asing ini menjadi sorotan publik, terutama di tengah masih berlangsungnya pemulihan pascabanjir di sejumlah wilayah Kota Medan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk menangani bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Pernyataan itu disampaikan Prabowo menyusul adanya tawaran bantuan dari sejumlah negara sahabat terkait bencana banjir dan longsor.
Prabowo mengungkapkan, beberapa kepala negara telah menghubunginya secara langsung untuk menawarkan bantuan kemanusiaan. Meski mengapresiasi kepedulian tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia saat ini memilih untuk menangani situasi secara mandiri.
"Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin mengirimkan bantuan. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian dan kepeduliannya, namun Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
