Aliansi Mahasiswa & Pemuda Takalar-Jeneponto Pertanyakan Tindak Lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Moral di DPRD Takalar

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar (dok/ist)

Takalar, Lontara Today - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Takalar-Jeneponto menyoroti sikap Ketua DPRD Takalar dan Badan Kehormatan (BK) DPRD yang dinilai saling melempar tanggung jawab dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran moral oleh oknum anggota dewan.

Sorotan tersebut disampaikan menyusul laporan resmi yang telah diajukan Aliansi saat aksi unjuk rasa. Laporan itu disebut sebagai dokumen kelembagaan yang semestinya diproses melalui mekanisme resmi DPRD, bukan dialihkan secara informal ke fraksi atau dibiarkan tanpa kejelasan tindak lanjut.

Aliansi menegaskan, Ketua DPRD Takalar memiliki kewajiban normatif untuk memastikan setiap laporan masyarakat diproses secara sah, transparan, dan sesuai tata tertib lembaga. Di sisi lain, Badan Kehormatan DPRD juga dinilai memiliki tanggung jawab langsung untuk menegakkan kode etik anggota dewan secara objektif dan profesional.

Baca Juga: Anggota DPRD Pangkep H. Ikbal Disanksi 1 Bulan atas Pelanggaran Etik Status WhatsApp Pembagian Proyek

Menurut Aliansi, Badan Kehormatan tidak seharusnya bersikap pasif atau berlindung di balik alasan prosedural, terlebih jika laporan masyarakat sudah disampaikan secara resmi. Sikap saling menunggu antara Ketua DPRD dan BK justru dinilai bertentangan dengan semangat penegakan etika dan tata tertib DPRD.

“Diamnya Ketua DPRD dan pasifnya Badan Kehormatan bukan sikap administratif, melainkan bentuk pengingkaran terhadap semangat Tata Tertib DPRD. Jika laporan rakyat dibiarkan menggantung, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar prosedur, tetapi kehormatan DPRD sebagai rumah rakyat,” tegas Tahkifal Mursalim, Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Takalar-Jeneponto.

Baca Juga: Empat Masjid di Pangkep Dibobol Pencuri dalam Tiga Hari, Polisi Selidiki Pelaku

Lebih lanjut, Aliansi menilai pembiaran terhadap laporan publik justru memperkuat persepsi lemahnya penegakan etika di internal DPRD Takalar. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sebagai wakil rakyat.

Atas dasar itu, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Takalar-Jeneponto mendesak Ketua DPRD dan Badan Kehormatan DPRD Takalar untuk segera menghentikan praktik saling lempar kewenangan. Keduanya diminta menjalankan fungsi kelembagaan secara bertanggung jawab, profesional, dan terbuka kepada publik.

Aliansi menegaskan bahwa transparansi dan ketegasan dalam menangani laporan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan institusional DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.