Ketimpangan Pembangunan Menganga, Warga Dataran Tinggi Dorong Pemekaran Kabupaten Gowa Raya

Langit Topidi Resort, Bonto Lerung, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa (instagram.com/fadliarifn)

Gowa, Lontara Today - Ketimpangan pembangunan antara wilayah dataran rendah dan dataran tinggi di Kabupaten Gowa kian menjadi sorotan. Warga di kawasan pegunungan secara terbuka menyuarakan harapan agar pemerintah segera merealisasikan pemekaran wilayah melalui pembentukan Kabupaten Gowa Raya sebagai langkah percepatan pemerataan pembangunan.

Selama ini, pembangunan dinilai lebih banyak terpusat di wilayah dataran rendah, sementara daerah pelosok pegunungan relatif tertinggal, terutama dari sisi infrastruktur dasar. Kondisi tersebut membuat masyarakat di dataran tinggi merasa kurang mendapat perhatian, meski telah menyumbang peran penting dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Di Kecamatan Tombolo Pao, persoalan infrastruktur jalan menjadi keluhan utama warga. Tidak hanya jalan poros penghubung antarwilayah, jalan-jalan desa hingga jalan tani yang menjadi akses vital aktivitas harian masyarakat petani juga dilaporkan dalam kondisi memprihatinkan. Hal ini dirasakan langsung oleh warga selama puluhan tahun tanpa perbaikan yang signifikan.

“Mayoritas petani, Pak. 90 persen petani,” ujar Hamsa Pasu, tokoh masyarakat Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, dikutip dari HarianFajar, Senin (19/1/2026).

Menurut Hamsa, kondisi jalan semakin menyulitkan masyarakat ketika musim hujan tiba. Jalan rusak dan berlumpur membuat mobilitas warga terganggu, termasuk dalam mengangkut hasil pertanian dari kebun ke pusat distribusi. Meski pembangunan infrastruktur memang ada, namun dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar di wilayah pelosok, khususnya jalan tani.

“Memprihatinkan, Pak. Ada beberapa desa dan dusun itu yang sangat perlu diperhatikan dari segi sarana jalannya. Masih banyak yang perlu dibenahi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kerusakan jalan di sejumlah dusun telah berlangsung sangat lama dan kini kondisinya semakin parah. Bahkan, beberapa akses jalan dinilai sudah tidak layak dilalui, terutama saat curah hujan tinggi.

“Di pelosok-pelosok dusun itu, sudah puluhan tahun rusak. Sekarang sudah tidak bisa lagi ditolerir, apalagi kalau hujan, kondisinya luar biasa,” kata tokoh Muhammadiyah Gowa tersebut.

Mayoritas masyarakat Tombolo Pao menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Namun keterbatasan infrastruktur, terutama jalan tani, menjadi hambatan utama dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani. Meski jalan poros utama di wilayah tersebut relatif memadai, kondisi itu tidak sebanding dengan akses jalan tani yang masih minim perhatian.

“Nah, ini yang sebetulnya perlu jadi perhatian, jalan-jalan tani. Kalau jalan poros, alhamdulillah sudah bagus,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, wacana pemekaran wilayah Gowa Pegunungan menjadi Kabupaten Gowa Raya dinilai sebagai salah satu solusi strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Dengan wilayah administratif yang lebih kecil dan fokus, masyarakat berharap perhatian pemerintah terhadap infrastruktur dan pelayanan publik di kawasan pegunungan dapat lebih optimal.

“Bisa saja, Pak. Karena pemerataan pembangunan itu bisa lebih cepat (kalau pemekaran terwujud),” ucap Hamsa.

Wacana pemekaran ini diharapkan tidak hanya menjadi diskursus politik, tetapi benar-benar ditindaklanjuti sebagai upaya menjawab ketimpangan pembangunan yang telah lama dirasakan masyarakat dataran tinggi Gowa.